Lembaga Informasi dan Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Malang
Lembaga Informasi dan Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Malang

Diskusi Pakar Bahas Sistem Tatakelola UMM

Author : Administrator | Sabtu, 15 Oktober 2011 13:29 WIB
 
Suasana diskusi pakar tentang tatakelola UMM (15/10/11)

Dua guru besar yang ahli dalam hukum dan komunikasi bersama-sama dengan dekan dan pejabat lain di lingkunagn Universitas Muhammadiyah Malang melakukan diskusi pakar tentang sistem tatakelola di UMM.  Diskusi pakar yang diselenggarakan hari Sabtu (15/10/11) di rung sidang Pembantu Rektor I ini merupakan bagian aktivitas dari Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) Tahun Anggaran 2011. 

Penanggungjawab kegiatan (PiC), Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum, menyatakan kalau diskusi ini bermaksud membantu pimpinan universitas dalam membuat peraturan-peraturan universitas yang sesuai dengan Qa’idah PTM, statuta maupun peraturan-perundangan negara.
 

  “Selama ini sistem pembuatan peraturan rektor sudah sesuai dengan mengacu pada Qa’idah PTM, statuta dan peraturan lain.  Namun perlu ditingkatkan efektivitasnya, termasuk mekanisme penyampaian kebijakan ke sivitas akademika UMM”, kata Fifik.

Pakar yang diundang sebagai narasumber adalah Prof. Abdul Mukthie Fadjar (guru besar Fak. Hukum UnB) dan Prof. M. Irfan Islamy (guru besar komunikasi UB).  Dalam kesemapatan itu Mukthie Fadjar mengemukakan UMM sebagai PTS terbesar dan terkemuka di Indonesia serta eksistensinya sudah lama (sekitar setengah abad), UMM selain terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara, kebijakan PP Muhammadiyah dan Qa’idah PTM, serta Statuta UMM, juga ada tradisi dan kultur yang mengakar, tumbuh dan berkembang yang mungkin juga berbeda dengan PTM-PTM lainnya, apalagi dengan PTN atau PTS lain.
 

 “Hal itulah yang harus dipahami dan disadari oleh seluruh pimpinan dan sivitas akademika UMM, meskipun tetap harus mengacu kepada terwujudnya sistem tata kelola yang baik, bersih, dan akuntabel, serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, independensi dan transparansi”, kata Prof. Mukthie.
 

 Lebih lanjut Prof Mukthie menyampaikan bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka dapat dijelaskan bahwa produk norma Badan Penyelenggara (BP) adalah Qa’idah PTM; produik norma BPH dan Pimpinan Universits yang kemudian disahkan oleh BP adalah Statuta UMM; produk norma Pimpinan UMM dan Senat UMM adalah Peraturan Universitas; serta produk norma Pimpinan UMM adalah Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor.  “Saya yakin, UMM sudah menerapkan system yang baik dan sesuai dalam membuat peraturan-peraturan yang berlaku”, tambah Mukthie.

Di sisi lain, peraturan yang sudah dibuat perlu disampaikan atau di-diseminasi-kan kepada sivitas akademika.  Selama ini menurut hasil evaluasi diri, pimpinan sudah melakukan diseminasi peraturan secara berjenjang..  Mekanisme ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya agar peraturan segera dapat diimplementasikan.
 

Dalam hal penyampaian kebikajakn ini, Prof. M. Irfan Islamy menyatakan bahwa untuk pergruan tinggi, perlu dicari model sistem komunikasi kebijakan yang efektif.  “Setidaknya ada tujuh sub-sistem yang perlu diperhatikan, yaitu: jenis dan jenjang, waktu dan tempat, pesan atau informasi, media yang digunakan, criteria evaluasi kinerja, kecakapan komunikasi serta umpan balik”, kata Prof. Irfan.

 Dengan diskusi ini diharapkan dapat dirumuskan tentang sistem pembuatan peraturan-peraturan yang baik serta mencari rumusan cara penyampaian kebijakan yang efektif dan efisien guna menuju tatakelola yang baik. 

“Sebagai Ketua PHKI, kami turut membantu dan berusaha agar UMM ini menjadi PTS yang mampu menerapkan prinsip Good University Governance demi kemajuan dan keberlanjutan institusi di masa yang akan dating”, kata Dr. Damat, MP selaku ketua PHKI UMM. (ytn).

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image